Integrasi Timor - Timur

Integrasi Timor - Timur

Sejarah integrasi Timor Timur ke wilayah RI – Timor Timur dilepaskan dari NKRI pada masa pemerintahan B.J Habibie pada tanggal 30 Agustus 1999. Sebelumnya Timtim adalah salah satu provinsi yang masuk wilayah Republik Indonesia. Daerah ini merupakan satu kesatuan dari pulau Timor, lebih kurang 350 tahun lamanya dijajah oleh Portugis, sehingga memisahkan saudara-saudara yang mendiami bagian barat dari pulau tersebut.

Pada waktu bangsa Indonesia memproklamasikan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Timor Timut tetap berada pada cengkeraman penjajah Portugis. Pada tahun 1974 pemerintah Portugis akan melaksanakan Dekolonisasi daerah-daerah jajahannya, termasuk Timor (Timor Timur).

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah Portugal mengenai dekolonisasi jajahannya di Timor Timur, Menteri seberang lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1974 datang ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah RI, tentang kebijaksanaan Portugal yang menyangkut Timor-Timur.

Dr. Antonio de Almeida Santos Politikus Portugal

Presiden Soeharto menerima dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Dr. Antonio de Almeida Santos dan menegaskan beberapa hal, yaitu :

1. Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial.
2. Sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan dari perjuangannya menentang penjajahan, maka mendukung gagasan Portugis untuk melaksanakan dekolonisasi atas Timor Timur.
3. Di sarankan agar proses dekolonisasi berlangsung dengan aman, tertib dan tidak akan menimbulkan keguncangan-keguncangan di wilayah Asia Tenggara.
4. Dekolonisasi tersebut harus berdasakan prinsip penentuan nasib sendiri.
5. Apabila seluruh rakyat Timor Timur menyatakan keinginnanya menggabung kepada Indonesia, maka akan ditanggapi secara positif dengan pengertian bahwa penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Mayor Rebello Gonzales utusan Pemerintah Portugis terbang dari Lisabon ke Timor Timur dan menyampaikan bahwa akan ada referendum daerah itu pada bulan Maret 1975, katanya boleh pilih satu antara 3. Pilihan tersebut yaitu :

1. Tetap satu atap dengan Portugis
2. Bebas merdeka
3. Menggabung dengan Republik Indonesia

Situasi kehidupan rakyat di Timor Timur pada waktu itu ada 3 partai politik, yaitu:

1. Partai UDT (Unio Democracio de Timorrenco). Diketuai oleh Franciscus Xavier Daerus bercita-cita Timor Timur merdeka dan tetap berada dalam ikatan dengan Portugis.
2. Partai FRETELIN (Frente Timorenco Lente Independeco). Diketuai oleh Xavier do Amarai, bercita-cita ingin Timor Timur lepas dari Portugis maupun pemerintahan Indonesia, dan berhaluan Komunis.
3. Partai APODETI (Acocion Populer de Timorenco). Diketuai Arnaldo das Reis Aurojo, bercita-cita Timor Timur merdeka dan berintegrasi dengan pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pada itu Portugis mengalami perubahan pemerintahan, kaum komunis mengalami kemenangan  dalam pemilihan umum, sehingga pemerintahan jatuh ketangan komunis. Kolonel Lemos Peres yang berhaluan komunis diangkat menjadi Gubernur di Timor Timur.

Kolonel Lemos Peres berpihak kepada partai Fretilin. Parati ini diberi kesempatan memperoleh dan menggunakan senjata dari tentara Portugis. Karena Fretilin merasa kuat, maka memusuhi dan memerangi pihak lawan-lawannya yang dianggap menghalang-halangi cita-citanya.

Sementara kaum Fretilin mengganas memerangi kaum UDT dan lainnya, maka partai APODETI yang tanggap situasi melakukan siaga penuh dan bersiap siaga diperbatasan Timor Timur – Indonesia. Karena pihak UDT merasa terdesak, maka minta bantuan dan bersatu dengan pihak APODETI melawan Fretilin.

Sementara kaum Fretilin mengganas, maka pemimpin-pemimpin UDT dan APODETI mengumumkan proklamasi di Balibo pada tanggal 7 Desember 1975, yang berisi pernyataan bahwa Timor Timur m]berintegrasi dengan Pemerintah RI.

Atas dasar proklamasi Balibo dan permintaan pemimpin-pemimpin UDT dan APODATI maka sukarelawan Indonesia membantu dan berintegrasi dengan putra-putra Timor Timur untuk melawan kaum Fretilin yang mengganas dibantu oleh tentara serta pemerintah Portugis.

Akhirnya putra-putra TimTim yang telah berintegrasi dan bersatu dengan saudara-saudara sukarelawan yang sedia berkorban membantu mengusir penjajah dengan kaki tangannya, maka berhasillah menghancurkan kekuatan Fretilin dengan sisa penjajah Portugis di Timor Timur.

Dengan hancurnya Fretilin maka kemudian rakyat sepakat membentuk pemerintah sementara yang dipimpin oleh Arnaldo dan Rais Aurojo. Dalam usaha untuk memahami dan menyalurkan keinginan rakyat Timtim yang sebenarnya, maka pemerintah sementara mengadakan rapat besar di Dili.

Rapat itu dihadiri oleh wakil dari 13 kabupaten. Rapat tersebut menghasilkan petisi kepada Pemerintah RI, tentang keinginan rakyat TimorTimur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1976 petisi tersebut disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Timor Timur kepada Pemerintah Republiuk Indonesia.

Untuk menanggapi petisi tersebut, maka dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976 dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timor Timur.

Atas dasar laporan delegasi yang telah mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timtim, maka pemerintah RI mengadakan langkah-langkah konstitusional, yaitu dengan mengajukan rencana Undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tentang integrasi Timor Timur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana undang-undang tersebut disyahkan oleh DPR pada tanggal 17 Juli 1976, menjadi Undang-undang dan kemudian oleh MPR dengan ketetapan MPR nomor VI/MPR/1978 Timor Timur ditetapkan menjadi Propinsi yang ke-27 dari wilayah negara kesatuan RI.